Komisi VII Minta Pertamina Tingkatkan Infrastruktur Penyaluran Energi

17-02-2020 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto. Foto : Ria/mr

 

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG masih mengalami kendala di beberapa wilayah Indonesia. Untuk memperkuat keandalan distibusi BBM dan gas ke seluruh pelosok, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto meminta PT Pertamina (persero) meningkatkan pembangunan infrastruktur penyaluran energi di seluruh wilayah Indonesia. 

 

"Pasokan  BBM dan elpiji yang dikelola PT Pertamina Marketing Operation Regional (MOR VIII) wilayah Maluku-Papua sudah memadai. Namun, masih ada kendala dalam infrastruktur penyaluran," ungkap Sugeng di Biak Numfor, Papua, Sabtu (15/2/2020). 

 

Dijelaskan Sugeng, penyediaan infrastruktur pendukung seperti Terminal BBM (TBBM) dan juga Depo elpiji masih belum memadai sehingga sering terjadi antrian panjang. "Karena itu, kami mendorong PT Pertamina untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur penyaluran. Baik Pom Bensin maupun Depo elpiji guna memperkuat ketahanan energi nasional,” ujarnya

 

Selain pembangunan infrastruktur penyaluran BBM dan Gas, Anggota Komisi VII DPR Rusda Mahmud juga meminta pihak Pertamina memperkuat pengawasan terhadap oknum yang bermain dalam penyaluran. Pasalnya, kekosongan energy di daerah juga sering terjadi disebabkan karena pengawasan yang kurang kuat. 

 

"Di dapil saya Sulawesi Tengah sering terjadi antrian panjang hingga kekosongan. Kalau menurut saya ini disebabkan karena ada oknum yang menjual langsung pada pertambangan yang ada di sana, jadi dijual tengki ke tengki. Maka dari itu pengawasan perlu diperkuat agar hal seperti ini tidak terjadi, bila perlu cabut izinnya," tuturnya.

 

Untuk diketahui, Dalam mendistribusikan energi ke seluruh wilayah Maluku-Papua Pertamina MOR VIII mengoperasikan 21 Furl Terminal dan 11 DPPU. Feul Terminal Biak menunjang ketahanan stok di silayah Jayapura, Seruu, Nabire dan Manikwari. 

 

Adapun, kendala dalam penyaluran BBM ialah karena geografis wilayah Biak Numfor yang terpisah-pisah menyebabkan terbatasnya akses untuk pelaksanaan Reguler, Alternative, Emergency (RAE). Wilayah Papua didominasi oleh daratan tinggi dan pegunungan yang hanya dapat diakses dengan pesawat. Sementara kendala infrastrukturnya ialah belum tersedianya jalur lintas antar provinsi sehingga tidak terdapat pola alternative supply untuk pendistribusian BBM. (rnm/es)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...